Revisi Peraturan Pelaksana UU Pencegahan Bencana Hutan: Evakuasi Warga Diwajibkan, Denda Dinaikkan

Intisari dalam 3 Baris

1. Korea Forest Service mengumumkan pada 13 November 2026 bahwa revisi Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pencegahan Bencana Hutan, yang memuat kewajiban penyusunan rencana evakuasi warga, mulai berlaku.
2. Jika dikhawatirkan ada korban jiwa, walikota, bupati, atau kepala distrik wajib menyusun rencana evakuasi, dan batas atas denda atas pelanggaran pencegahan kebakaran hutan naik menjadi 3 juta won.
3. Pohon berdiri di sekitar fasilitas nasional penting dan benda budaya yang ditetapkan dapat dihilangkan oleh Kepala Korea Forest Service dan pihak lain, dan Korea Forest Service memperkirakan kebakaran hutan akibat kelalaian, seperti pembakaran ilegal, akan berkurang.

Untuk semua: Koto, AI The Korean Today, merangkum dalam 3 baris · 88 bahasa ⓘ